SOPPENG ----- Sudah enam bulan pembayaran tunjangan sertifikasi guru
di Kab Soppeng masih terkatung katung. Sementara tunjangan tersebut satu
satunya harapan para guru tersebut untuk membayar utang utangnya. Guru
pun berkali kali melakukan protes lantaran berharap sertifikasi segera
dibayarkan. Alasannya, tentu terkait dengan persoalan sejuta kebutuhan.
Ironisnya, PGRI salah satu lembaga yang diharapkan memperjuangkan hak
hak bagi guru, tak mampu berbuat banyak. Malah PGRI hampir tertidur
pulas oleh derasnya kepentingan. Sehingga para guru yang merasa kecewa
terhadap perjuangannya menyampaikan rasa kesalnya ke Dewan.
Komisi III DPRD Soppeng, melalui Ketuanya, Andi Haerani,SKM, merasa
prihatin atas apa yang di alami oleh para pendekar pendidikan tersebut.
Ia menegaskan agar Dinas Dikmudora berupaya keras untuk memenuhi
janjinya menyelesaikan pembayaran tunjangan sertifikasi para guru.
Apalagi sudah beberapa bulan tunjangan sertifikasi guru belum cair
hingga triwulan pertama 2013. Hal ini diungkapkan di ruang siding
paripurna DPRD Soppeng, Senin, 6/5, kemarin.
Sementara Dinas DPPKAD Soppeng, mengaku siap membayarkan tunjangan
sertifikasi guru. Hanya saja, kami menunggu pihak Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga,”Tutur dia.
Selain itu, pihak DPRD Soppeng menaruh harapan agar dilakukan
pembayaran tunjangan profesi guru. Apalagi standar gaji PNS jauh lebih
rendah jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan. Dilain sisi PNS
dituntut tanggungjawab moralnya dalam menjalankan roda birokrasi.
Bahkan disinggung bahwa ibarat sakit atas hasil diagnose, solusinya
obat mujarap seperti apa yang mampu mengurangi rasa sakit yang dialami
oleh para guru saat ini.
Sekretaris Dinas Dikmudora Soppeng, Dra Hj Fatmawati, mengatakan
keterlambatan pembayaran tunjangan, karena masih ada Dapodik (Data Pokok
Pendidikan) belum rampung. Bahkan dikatakannya, koordinasi selama ini
belum maksimal,”Ujar dia.
Keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi, terbentuk pula dari
kebijakan pimpinan. Jika ada perintah pimpinan, kami siap,”Ketusnya.
Selain itu, guru juga harus memegang teguh kerjasama baiknya dan
kesatuan. Bagaimana pun juga masih banyak guru belum memenuhi standar
kompetensi. Saya harap para guru guru bersabar.
Karena bagaimanapun juga masyarakat sudah mengetahui bahwa guru saat
ini telah sejahtera. Fasilitas sudah diberikan oleh pemerintah. Olehnya
itu diminta pengertiannya untuk bersabar,”Tegas Fatma. Bayangkan kata
dia lagi, ada guru sudah terima sertifikasi, sementara belum ada
perubahan kompetensinya, dengan nada rada keras.
Ketua DPRD Soppeng menanggapi pernyataan keras Fatma, mencoba member
pemahaman. Guru lebih mending, yang paling meresahkan saat ini, kenapa
di Dinas Dikmudora terlalu berani memberi tugas kepada seorang tenaga
sukarela menangani data dan keuangan.
Lalu kemudian dana Dikgratis menjadi bermasalah sebagaimana hasil
temuan BPK, dengan adanya perbedaan data dalam laporan dikgratis. Hal
ini diketahui banyak kalangan terjadi pencucian uang dalam dana
pendidikan gratis di Bumi Latemmamala Soppeng. Selain itu, Kaswadi juga
menyinggung bahwa di Sulsel, kitalah yang paling miskin diantara
beberapa daerah.
“Yang penting disinggung dalam forum ini adalah, bagaimana solusinya
membayar tunjangan sertifikasi yang masih terkatung katung hingga
sekarang,”Ketusnya. Kemudian saya berharap agar dalam menyikapi
persoalan ini, tidak dilandasi dengan kepentingan. Selaku pelayan, kita
mesti menampakkan etos kerja yang baik dan tidak berlaku kasar.
Kaswadi pun merefleksi peran dan fungsi Dewan atas nama undang
undang. Dewan tidak ada yang bias menghalangi jika ingin memanggil
seseorang untuk kepentingan klarifikasi. Bahkan jika kami mengundang
berkali kali, lalu tidak datang, Dewan bias memerintahkan untuk dijemput
paksa,”Tegas dia.
Sekali lagi, saya tegaskan agar pembayaran tunjangan sertifikasi
segera dibayarkan minggu ini. Ketegasan ini dilontarkan Kaswadi, atas
keprihatinannya terhadap nasib para pendekar pendidikan ini. Apalagi
jika sudah ada desakan kebutuhan,”Kuncinya.
sumber : cakrawala
Tidak ada komentar:
Posting Komentar